Surabaya - Pengamat Lingkungan dari Universitas Airlangga Surabaya, Suparto Wijoyo menilai banjir yang melanda banyak kawasan di Jawa Timur akibat dari kelalaian pemerintah pusat maupun daerah. "Banjir di Bojonegoro dan lainya secara yuridis-birokratis adalah undangan pemerintahan. Banjir sengaja diundang dengan menjadikannya komoditas program penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD," ungkap Suparto, Senin (02/03/2009).
Suparto menjelaskan, berdasarkan cara pemerintah menanggulangi bencana selalu bersifat responsif daripada preventif. Karena mendadak dalam menyikapi banjir, jangankan revitalisasi terhadap saluran sungai, untuk sekadar normalisasi sungai pemerintah tidak pernah melakukannya. "Rehabilitasi dan konservasi terabaikan. Akhirnya banjir adalah agenda pemerintahan yang dirubah menjadi tradisi tragedi yang berimplikasi birokratik," tegasnya.
Ia mendesak pemerintah segera mengubah paradigma penanggulangan banjir dengan mengoptimalkan tiga langkah, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah harus memberikan bantuan mulai dari air bersih, sembako serta perlengkapan wanita. Untuk jangka menengah, pemerintah mampu memfungsikan kembali sudetan-sudetan berupa gorong disejumlah titik di sepanjang Bengawan Solo.
"Belanda memang mendesain Bengawan Solo tanpa pintu air. Tapi mereka menggantinya dengan gorong-gorong dibeberapa titik," ungkap Suparto. Gorong-gorong ini, menurut dia, berfungsi untuk mengurangi debit air sungai. Hanya saja, karena tak adanya itikad baik dari pemerintah, gorong-gorong tertimbun oleh kawasan permukiman sehingga tak mampu meredam luapan Bengawan Solo.
Sedangkan untuk penanganan jangka panjang, Suparto mengusulkan pemerintah melakukan proses rehabilitasi kawasan hutan di Jawa Timur yang saat ini mengalami kerusakan serius. Menurut dia, dari 1,4 juta hektare hutan, 86 persen di antaranya sudah kritis bahkan bisa dikatakan gundul dan beralih fungsi. (KJPL)
Suparto menjelaskan, berdasarkan cara pemerintah menanggulangi bencana selalu bersifat responsif daripada preventif. Karena mendadak dalam menyikapi banjir, jangankan revitalisasi terhadap saluran sungai, untuk sekadar normalisasi sungai pemerintah tidak pernah melakukannya. "Rehabilitasi dan konservasi terabaikan. Akhirnya banjir adalah agenda pemerintahan yang dirubah menjadi tradisi tragedi yang berimplikasi birokratik," tegasnya.
Ia mendesak pemerintah segera mengubah paradigma penanggulangan banjir dengan mengoptimalkan tiga langkah, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah harus memberikan bantuan mulai dari air bersih, sembako serta perlengkapan wanita. Untuk jangka menengah, pemerintah mampu memfungsikan kembali sudetan-sudetan berupa gorong disejumlah titik di sepanjang Bengawan Solo.
"Belanda memang mendesain Bengawan Solo tanpa pintu air. Tapi mereka menggantinya dengan gorong-gorong dibeberapa titik," ungkap Suparto. Gorong-gorong ini, menurut dia, berfungsi untuk mengurangi debit air sungai. Hanya saja, karena tak adanya itikad baik dari pemerintah, gorong-gorong tertimbun oleh kawasan permukiman sehingga tak mampu meredam luapan Bengawan Solo.
Sedangkan untuk penanganan jangka panjang, Suparto mengusulkan pemerintah melakukan proses rehabilitasi kawasan hutan di Jawa Timur yang saat ini mengalami kerusakan serius. Menurut dia, dari 1,4 juta hektare hutan, 86 persen di antaranya sudah kritis bahkan bisa dikatakan gundul dan beralih fungsi. (KJPL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar